Larangan Impor Pakaian Bekas atau Thrifting
Jogja (MQFM) – Awal tahun 2023, Presiden Joko Widodo menegaskan larangan terkait bisnis Impor Pakaian Bekas atau thrifting. Menurut pihaknya bisnis impor pakaian bekas tersebut mengganggu industri kecil di dalam negeri. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menjelaskan, pemerintah tidak akan melarang bisnis baju bekas di dalam negeri, melainkan melarang tindakan mendatangkan baju bekas dari negara-negara lain. Selain merusak industri dalam negeri, Zulhas menilai bahwa kegiatan impor pakaian bekas dari luar negeri juga akan berisiko terhadap kesehatan. Larangan impor pakaian bekas sebetulnya sudah diatur oleh pemerintah dalam peraturan menteri perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 dan Nomor 18 Tahun 2021.
Meski telah terdapat aturan yang melarang, namun pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor semakin banyak seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen, khusushnya kalangan anak muda. Bahkan pakaian bekas impor tersebut diketahui telah menguasai 31 persen pasar UMKM dalam negeri. Pemerintah lantas melakukan pengetatan larangan thrifting melalui berbagai penindakan peredaran dan penyelundupan pakaian impor, serta pemusnahan ribuan bal baju bekas impor yang nilainya mencapai Rp80 Miliar. Penindakan penjualan pakaian bekas impor juga dilakukan pada platform belanja daring atau marketplace. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop-UKM bersama para penyedia platform marketplace yang tergabung dalam asosiasi E-Commerce Indonesia sepakat untuk menindak penjual pakaian bekas yang tersebar di marketplace.
Penolakan Pemotongan Upah 25 Persen Buruh Sektor Padat Karya Ekspor
Jogja (MQFM) – Pada peringatan Hari Buruh atau May Daytahun 2023,para buruh melakukan demonstrasi yang berpusat di kawasan patung kuda, Monas, Jakarta Pusat. dalam aksi demonstrasi tersebut, terdapat sejumlah isu yang disuarakan salah satunya yakni terkait pemotongan upah buruh di sektor padat karya yang berorientasi ekspor sebesar 25 persen. Serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil menolak pemotongan upah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Nomor 5 Tahun 2023. Mereka mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mencabut Permenaker tersebut
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI – Said Iqbal mengatakan, pemotongan upah 25 persen tersebut berpotensi menurunkan daya beli buruh yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemotongan upah tersebut merupakan bentuk diskriminasi, pasalnya perusahaan padat karya dengan orientasi dalam negeri akan dirugikan karena harus tetap membayar upah buruh secara penuh. Namun perusahaan yang orientasi ekspor hanya membayar upah buruh sebesar 75 persen. KSPI juga mengusulkan kepada pemerintah untuk lebih mempertimbangkan pemberian keringanan dalam bentuk insentif bagi perusahaan padat karya dan padat modal yang mengalami kesulitan dibandingkan dengan melakukan pemotongah upah.
Meningkatnya Kasus Pinjol dan Judi Online
Jogja (MQFM) – Tahun 2023 perekonomian Indonesia juga diwarnai oleh beragam kasus terkait Pinjaman Online atau Pinjol. Paruh pertama tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat terdapat lebih dari 3.900 aduan masyarakat terkait pinjol ilegal. Isi aduan masyarakat yang diterima tersebut berkaitan dengan ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak di ponsel peminjaman, penagihan dengan teror atau intimidasi, hingga penagihan tanpa adanya peminjaman. Umumnya perusahaan pinjol ilegal tersebut tidak memiliki transparansi terkait mekanisme pinjaman serta bunga tinggi yang akhirnya merugikan masyarakat.
Dewan Komisioner OJK Frederica Widya sari mengungkapkan bahwa pinjol ilegal banyak digunakan oleh masyarakat, salah satunya untuk bermain judi online. Pernyataan tersebut, didukung oleh data temuan tren pencarian di google untuk situs judi online dengan pinjol serta temuan Pusat Pelaporan dan Anlisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait peningkatan transaksi mencurigakan yang menunjukkan keterkaitan antara judi online dan pinjol. Berdasarkan laporan terakhir PPATK, total transaksi judi online di Indonesia diperkirakan mencapai Rp200 Triliun. Sementara itu, pada Agustus 2023 lalu satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan Ilegal atau Satgas Paki telah merilis sekitar 280 entitas pinjol ilegal yang perlu diwaspadai oleh masyarakat.
Aturan Permendag Terkait Larangan Operasi Social Commerce Dan Berhentinya Tiktok Shop
Jogja (MQFM) – Pada September 2023/ pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE. dalam peraturan tersebut, pemerintah mengatur tentang pemisahan bisnis antara media sosial dan E-Commerce atau yang kerap disebut Social Commerce. Pemerintah menyebut bahwa platform yang memiliki media sosial dan E-Commerce secara bersamaan bisa dengan mudah mendorong produk asing tertentu untuk selalu muncul di media sosial dan mempersulit produk lokal untuk muncul di platform tersebut. Manipulasi algoritma tersebut memungkinkan platform untuk menguntungkan suatu produk dan di saat bersamaan mendiskriminasi produk lainnya.
Akibat dari adanya peraturan tersebut, social commerce yang beroperasi di Indonesia yakni tiktok shop harus menghentikan layanan penjualannya/. Apabila tetap ingin berbisnis atau berdagang, maka titktok diharuskan mendirikan entitas perusahaan baru dalam bentuk E-Commerce. Menyikapi aturan tersebut, beberapa waktu lalu Tiktok mengumumkan kerjasamanya dengan Tokopedia. Kerjasama Tiktok dengan Tokopedia tersebut diklaim akan memberikan menfaat lebih luas kepada para pelaku UMKM di Indonesia. Namun belum lama ini Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menilai masih terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Tiktok tentang kewajiban pemisahan media sosial dan E-Commerce yang tercantum dalam Permendag No 31 Tahun 2023.
Meroketnya Harga Beras di Sepanjang 2023
Jogja (MQFM) – Musim kemarau panjang di tahun 2023 yang diakibatkan oleh fenomena El-Nino menyebabkan terjadinya gagal panen di banyak wilayah. Hal tersebut menjadi salah satu faktor naiknya harga pada salah satu komoditas pangan utama yakni beras. Selain itu, keputusan beberapa negara untuk menghentikan ekspor beras juga turut menjadi penyebab naiknya harga beras di Indonesia. Di sepanjang tahun ini, harga beras telah mengalami kenaikan lebih dari 20 persen. Berdasarkan data kementerian perdagangan, harga beras medium pada November 2023 naik menjadi Rp13.600 per kilogram. Harga tersebut naik sekitar 23 persen dibandingkan perione yang sama di tahun lalu yang hanya mencapai Rp11.000 per kilogram.
Fenomena El-Nino yang diperkirakan bertahan hingga Februari 2024 diprediksi akan menyebabkan panen raya petani lokal mundur hingga 2 sampai 3 bulan. Sehingga pemerintah memutuskan agar opsi impor beras dilanjutkan hingga tahun 2024. Di samping itu pada bulan Oktober, presiden Joko Widodo memerintahkan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional atau Bapanas untuk menurunkan harga beras yang mengalami kenaikan serta melakukan operasi pasar ritel secara masif sehingga diharapkan harga beras dapat berangsur menurun. Bahkan pemerintah juga menggelontorkan bantual sosial pangan beras seberat 10 kilogram per keluarga untuk 21 juta keluarga penerima manfaat.
Pemboikotan Produk Terafiliasi Israel
Jogja (MQFM) – Serangan yang kembali dilakukan Israel pada Oktober lalu, turut memberikan dampak terhadap bidang perekonomian di Indonesia. Pasalnya terjadi aksi pemboikotan produk-produk yang terafiliasi dengan perusahaan yang mendukung negara Israel. Aksi pemboikotan tersebut semakin ramai setelah Majelis Ulama Indonesia atu MUI mengeluarkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap Palestina. Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, mengaku telah menyerahkan sejumlah data kepada pemerintah terkait dampak gerakan boikot terhadap produk-produk yang dituduh terafiliasi dengan Israel. Sekretaris Umum Apindo Aloysius Budi Santoso menyebut, apabila aksi boikot tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa ada intervensi pemerintah, maka akan memberikan dampak signifikan. Pihaknya menegaskan, penurunan penjualan yang berkepanjangan akan berdampak pada penurunan produksi yang menetap sehingga berujung pada pengurangan tenaga kerja.
Di samping itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha RItel Indonesia atau Aprindo Roy Nicholas Mandey melaporkan bahwa sejumlah produk kebutuhan sehari-hari yang dituduh terafiliasi dengan Israel telah terdampak hingga 40 persen. Pihaknya menegaskan, tingkat belanja konsumen yang menurun akan berdampak terhadap produktivitas industri. Beberapa asosiasi pengusaha lantas mendesak pemerintah untuk turun tangan dalam merespon aksi boikot tersebut. Pemerintah diminta untuk mengomunikasikan kepada publik bahwa tidak ada daftar produk yang dirilis atas tuduhan terafiliasi dengan Israe. Pasalnya daftar produk-produk diduga terafiliasi dengan Israel yang tersebar di media sosial bersifat sembarangan.
Sementara itu, pegiat garakan Boikot Divestasi dan Sanksi atau BDS Indonesia Giri Taufik menilai, target utama aksi boikot adalah agar produk dan perusahaan yang dituduh berafiliasi dengan Israel, memberikan tekanan kepada induk perusahaan, untuk memberikan pernyataan terbuka bahwa perusahaan tersebut mendukung Palestina.