Jogja (MQFM) – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD, meminta Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu hingga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan pemeriksaan transaksi janggal terkait dana kampanye pemilu 2024. Mahfud mengatakan, pihak-pihak terkait harus menyelidiki…
Jogja (MQFM) – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan terdapat lonjakan transaksi mencurigakan terkait kampanye peserta pemilu 2024 hingga 100 persen. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya telah menelusuri riwayat dan kaitan transaksi dari Daftar Calon Tetap atau DCT…
Jogja (MQFM) – Penyidik Gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi atau Dittipidkor Bareskrim Polri kembali melakukan pemeriksaan terhadap mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari ini. Jogja (MQFM) – Penyidik Gabungan…
Jogja (MQFM) – Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BNPB mengungkapkan, jumlah korban terkonfirmasi meninggal dunia akibat erupsi Gunung Marapi di Sumatra Barat bertambah menjadi 15 orang. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, dari…
Jogja (MQFM) – Komisi Yudisial atau KY mengungkapkan, potensi gangguan keamanan sidang di masa pemilu 2024 akan meningkat. Peningkatan tersebut diprediksi terjadi seiring bertambahnya perkara sengketa pemilu yang melibatkan massa pendukung kandidat atau partai tertentu. Anggota KY Binziad Kadafi mengatakan, perkara terkait…
Jogja (MQFM) – Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi mengungkapkan, terdapat sejumlah alasan di balik penunjukan gubernur Jakarta oleh presiden yang diatur dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Baidowi mengatakan, salah satu alasan tersebut yakni karena masih banyaknya…
Jogja (MQFM) – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS menilai revisi kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, masih memuat pasal karet dan berpotensi digunakan sebagai alat kriminalisasi. Koordinator KontraS Dimas…
Jogja (MQFM) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, sembilan fraksi di DPR sepakat menunda pengesahan hasil Revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi atau RUU MK dalam rapat paripurna di Jakarta pada Selasa kemarin. Puan mengatakan, penundaan tersebut dilakukan karena diperlukan adanya persamaan…