Jogja MQFM – Sejumlah koalisi masyarakat sipil menilai pemerintah Indonesia telah memberikan keterangan kontradiktif terkait kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada sidang komite HAM PBB di Jenewa Swiss pada 12 Maret lalu. Keterangan tersebut disampaikan oleh pemerintah melalui para delegasi yang hadir dalam forum tersebut. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Dimas Bagus Arya mengatakan bahwa pihaknya menilai delegasi Indonesia tidak memberikan keterangan yang utuh terkait kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, serta kasus Munir hingga kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
Dilansir CNN Indonesia, di samping itu Deputi Direktur Amnesti Internasional Indonesia Wirya Adiweda juga menilai pemerintah Indonesia memberikan respons yang tidak memadai, bahkan cenderung menutupi fakta-fakta dalam kondisi HAM di Indonesia pada forum tersebut.
Editor : Zahra
Sumber : CNN Indonesia