Kekerasan Seksual
Jogja (MQFM) – Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen-PPPA dalam periode Januari hingga September 2023 telah terjadi sekitar 8.500 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak mencapai sekitar 4.200 kasus.
Sementara itu Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI menyebutkan bahwa kasus kekerasan seksual makin marak terjadi di wilayah satuan pendidikan. FSGI mencatat terdapat sekitar 200 anak yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek dan Kementerian Agama.
Menyikapi permasalahan tersebut, Kemendikbudristek membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS. Dibentuknya Satgas tersebut merujuk pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kepala Pusat Penguatan Karakter atau Puspeka Kemendikbud Putri Utami mengungkapkan, tujuan dibentuknya Satgas PPKS adalah mengantisipasi tindakan pelecehan seksual dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman.
Pamer Harta Pejabat
Jogja (MQFM) – Kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat pejabat Dirktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo di awal tahun menjadikan masyarakat mulai memperhatikan gaya hidup para pejabat dalam negeri, terutama yang dapat terpantau melalui media sosial.
Tidak hanya masyarakat, lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga turut melakukan pengawasan termasuk melakukan pemanggilan, khususnya pada pihak-pihak yang jumlah hartanya terlihat tidak sesuai dengan profil yang dimiliki.
KPK juga turut meminta masyarakat yang aktif berselancar di media sosial untuk memviralkan pejabat yang sering memperlihatkan kekayaannya di media sosial. KPK menyebutkan bahwa tindakan netizen sangat membantu KPK dalam menelusuri asal kekayaan yang dimiliki oleh para pejabat.
Pada pertengahan tahun, KPK sempat melakukan pengecekan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN milik kepala dinas kesehatan Lampung dan enam pejabat direktorat jenderal BEA dan cukai kementerian keuangan. Pasalnya harta kekayaan yang tercantum pada LHKPN dinilai janggal oleh KPK.
Bahkan KPK juga menetapkan Kepala BEA Cukai Makassar yakni Andhi Pramono sebagai tersangka gratifikasi dikarenakan terdapat kejanggalan pada harta kekayaan yang dimilikinya. Harta kekayaan tersebut sering dipamerkan oleh Andhi dan keluarganya melalui media sosial.
Perdagangan Orang
Jogja (MQFM) – Menjelang akhir tahun ini, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO di sepanjang tahun 2023 mengalami kenaikan hingga 500 persen dari tahun 2022. Listyo menyebut, jumlah kejahatan TPPO di tahun 2023 mencapai sekitar 830 kasus, sedangkan di tahun 2022 kasus TPPO hanya mencapai sekitar 140 kasus. Sementara itu, untuk jumlah korban TPPO 2023 tercatat mencapai lebih dari 3.200 orang.
Dalam menyikapi banyaknya kasus TPPO, pada bulan Mei lalu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana PErdagangan Orang atau Satgas TPPO. pembentukan satgas tersebut berawal dari adanya 242 warga WNI yang menjadi korban TPPO di 11 negara.
Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen-PPPA menyebut, kasus TPPO yang terjadi di Indonesia termasuk ke dalam kategori tinggi dengan mayoritas korban berasal dari kelompok rentan, yakni perempuan dan anak-anak.
Di samping itu, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengungkapkan, Indonesia memiliki modal untuk memberantas kejahatan TPPO. Pasalnya Indonesia turut mendeklarasikan pemberantasan perdagangan manusia pada KTT ASean ke-42 pada Mei lalu bersama para pemimpin negara Asean lainnya.
Penolakan LGBT
Jogja (MQFM) – Awal paruh kedua tahun 2023, masyarakat Indonesia ramai-ramai melakukan penolakan terhadap rencana penyelenggaraan pertemuan komunitas Lesbian Gay Biseksual dan Transgender atau LGBT se-Asean di Jakarta pada 17-21 Juli 2023. Pertemuan LGBT bertajuk Asean Queer Advocacy Week tersebut diorganisasi oleh Asean Sogie Caucus yang merupakan organisasi di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
Penolakan tersebut muncul dari berbagai elemen masyarakat termasuk dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Akibat masifnya penolakan terhadap penyelenggaraan pertemuan, pihak organisasi memutuskan untuk merelokasi acara tersebut ke luar indonesia. Keputusan tersebut diambil agar panitia dapat memastikan keselamatan dan keamanan baik peserta maupun penyelenggara.
Pernikahan Dini
Jogja (MQFM) – Tahun ini di sejumlah daerah, kasus pernikahan dini menunjukkan angka yang mengejutkan. Berdasarkan data United Nations Children’s Fund atau Unicef selaku badan di bawah PBB yang membantu memperjuangkan isu anak-anak pada tahun 2023, Indonesia menempati peringkat empat dalam perkawinan anak global dengan jumlah kasus sebanyak 25 juta. Dari data yang ada, sekitar 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia menikah dan memiliki anak sebelum mencapai usia 18 tahun.
Salah satu daerah di Indonesia yakni Bojonegoro Jawa Timur hingga November lalu, permintaan dispensasi kawin anak yang dimohonkan oleh para orang tua mencapai 435 perkara. Dari jumlah tersebut mayoritas anak-anak yang mengajukan dispensasi merupakan lulusan SD dan SMP. sementara itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di Kulon Progo, jumlah pernikahan dini sepanjang 2023 sudah melampaui angka kasus serupa di tahun sebelumnya.
Penolakan Terhadap Pengungsi Rohingya
Jogja (MQFM) – Menjelang akhir tahun 2023 masyarakat Indonesia khususnya yang berada di wilayah Aceh melakukan penolakan terhadap kehadiran pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh. Penolakan dari masyarakat tersebut terjadi disebabkan adanya sejumlah alasan, seperti sudah tidak adanya tempat penampungan serta kesan buruk yang didapatkan oleh warga lokal saat menghadapi para pengungsi Rohingya.
Selain masyarakat, pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten Aceh Timur hingga melakukan desakan kepada Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurus pengungsi atau UNHCR untuk segera merelokasi puluhan imigran Rohingya. bahkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta komisioner UNHCR untuk mendesak negara-negara yang menandatangani “konvensi pengungsi” agar segera menerima resettlement, sehingga beban kedatangan pengungsi tidak bergeser ke negara lain seperti Indonesia.
Hingga 10 Desember lalu diketahui para pengungsi Rohingya tersebut masih terus berdatangan ke wilayah Aceh. Kedatangan tersebut menjadi gelombang ke 9 sejak kedatangan pertama di tahun 2022 dan jumlah total pengungsi rohingya telah mencapai sekitar 1.500 orang.