SAHABAT MQ — Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) Timika meminta, agar terlibat dalan proses negosiasi dengan PT. Freeport Mcmoran Cooper & Gold Inc dengan pemerintah Indonesia terkait status kontrak perusahaan penyumbang pajak terbesar di Indonesia tersebut. Ketua Dewan Adat Papua wilayah Mepago, John Gobai mengatakan bagi masyarakat adat Papua, pembahasan soal 51% divestasi saham Freeport hanya salah satu dari dari sekian banyak hal untuk dibahas.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Freeport pada 10 Februari lalu. Freeport juga bisa kembali menggunakan kontrak karya mereka yang berlaku sampai 2021 jika tidak mendapat kesepakatan dengan pemerintah mengenai IUPK dalam delapan bulan sejak izin tersebut dikeluarkan Februari lalu.
Editor : Latifah
Sumber : BBC